Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Blog Article

Situs World-wide-web PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.

Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional Pembentukan DAN adalah jalan tengah antara sistem single bar atau multi bar sehingga bisa menyamakan visi, misi, dan aturan primary sekaligus penegakan etik bagi para advokat yang saat ini tersebar di berbagai organisasi advokat.

"Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," jelas dia.

Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses situs web resmi Bappebti melalui tautan ,” pungkas Aldison.

"bukan kewajiban". Pada kontrak berjangka ini, kedua belah pihak "wajib" untuk melaksanakan kewajiban masing-masing pada tanggal penyelesaian, dimana sipenjual akan menyerahka

“Di samping itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Kasan.

Setiap kontrak berjangka juga merinci produk turunannya maupun jumlah atau besarnya dari kontraknya supaya spesifikasi kontrak distandardisasikan untuk semua pelaku pasar. Sebagai contohnya, satu kontrak untuk indeks Nikkei mewakili seluruh 225 saham yang berada dalam indeks tersebut. Harga kontrak berubah secara terus-menerus dan selama kontrak masih berlaku, dan ditentukan oleh penawaran dan permintaan yang berasal dari pembeli maupun penjual. Kontrak berjangka itu sendiri diperdagangkan di bursa dan sekarang kebanyakan dilakukan secara elektronis. Akhirnya, kontrak berjangka pada umumnya mempunyai batas waktu dan jatuh tempo pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Sama halnya seperti bagian lain yang berhubungan dengan kontrak, suatu batas waktu yang distandardisasikan mempermudah proses investasinya untuk seorang investor yang hanya perlu

Menurutnya, Bappebti secara rutin melakukan tindakan pencegahan dengan memblokir area situs entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi. Hal itu sekaligus untuk memberikan literasi kepada masyarakat.

Plt. Kepala Bappebti, Kasan mengatakan pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

Di negara Jerman, barang atau produk yang ditawarkan untuk dijual disebut dengan die ware. Sementara di Perancis disebut situs web dengan produit de foundation. Contohnya seperti bahan baku industri, energi atau barang lainnya.

Dia menjelaskan, situs World-wide-web PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi. Hal itu apabila entitas pemilik situs Net tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.

Sistem perdagangan komoditas berbeda dengan perdagangan pada umumnya. Perdagangan komoditas ini memiliki sistem yang terbilang sedikit unik. Jika umumnya harga jual sebuah produk akan ditentukan oleh produsen atau si penjual, berbeda dengan sistem perdagangan komoditas.

Oleh karena itu, lembaga kliring menjamin kedua pihak dalam setiap transaksi berjangka. Adapun transaksi kontrak berjangka yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka pada umumnya, antar lain :forty two 1. Standardisasi Karena transaksi dilakukan antar pihak-pihak yang saling tidak tahu lawan transaksinya, Kontrak berjangka tidak bisa dibuat tertulis. Untuk memberi kepastian untuk semua pihak isi kontrak berjangka harus baku (regular). Kontrak regular itu biasanya memuat spesifikasi : 1. "Aset acuan" ( atau dikenal dengan istilah fundamental asset atau instrumen. Bentuknya bisa berupa satuan barel pada

Plt. Kepala Bappebti Kasan mengatakan pemblokiran bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.